Jabatan Presiden 3 Periode Diusulkan dengan Syarat

Jabatan Presiden 3 Periode Diusulkan dengan Syarat

Jabatan presiden 3 periode belakangan ini mulai marak diperbincangkan terutama di media sosial sebagai isu politik dalam negeri. Pernyataan tentang masa jabat presiden yang ditambahkan ini pun mulai menjadi kontroversi setelah diusulkan oleh Wakil Ketua MPR dengan mengatasnamakan kehendak rakyat.

Usul Jazilul Fawaid Selaku Ketua Umum PKB

Jabatan Presiden 3 Periode Diusulkan dengan Syarat
source: tibyan.id

Wakil ketua umum PKB, yaitu Jazilul Fawaid mengaku dirinya setuju mengenai adanya wacana masa Jabatan presiden 3 periode tersebut. Namun pria yang menjabat sebagai wakil ketua umum PKB tersebut memberi syarat bahwa jabatan presiden untuk 3 periode ini harus merupakan keinginan rakyat. 

Dalam wawancaranya, Jazilul Fawaid selaku Wakil Ketua MPR menyebut bahwa sampai saat ini belum ada usulan berkaitan dengan amandemen UUD 1945 yang masuk ke MPR. Jabatan presiden 3 periode sendiri masih merupakan wacana publik serta usulan peribadinya. Partai PKB pun sebenarnya belum mengadakan rapat terkait hal tersebut.

Jabatan Presiden 3 Periode dan Amandemen

Jazilul Fawaid sendiri menyebutkan jika semua pihak tidak perlu merasa takut atau cemas, karena opini siapapun boleh diusulkan. Makanya, Wakil ketua MPR tersebut mewanti-wanti agar semua pihak terutama yang berkaitan dengan politik, agar tetap tenang. Terutama, untuk menyikapi topik yang masih berupa wacana ini.

Namun, wacana tersebut sudah dibantah oleh beberapa pihak, terutama Ketua MPR RI yaitu Bambang Soesatyo. Apalagi, syarat untuk melakukan amandemen UUD 1945 jelas tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat banyak aturan yang harus terlaksana sebelum mengamandemen.

UUD 1945 sendiri sudah mengalami empat kali perubahan sampai saat ini. Apabila hendak diamandemenkan untuk yang kelima kalinya, maka tentu dibutuhkan usulan dari anggota MPR, setidaknya sepertiga dari jumlah anggota MPR sekarang. Sedangkan saat ini anggota MPR sendiri ada 711 orang, termasuk anggota DPR dan anggota DPD. Karena itu, amandemen tersebut harus diusulkan oleh 237 anggota MPR dalam jumlah minimal.

Bukti mengenai hal tersebut dipaparkan dengan jelas di UUD 1945 Pasal 37 ayat 1, yang isinya:

Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majlis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat.

Baca juga: Wisata Pantai di Maluku

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Beberkan Usulan

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, yaitu Hendri Satrio yang kerap dipanggil Hensat, menyatakan ada 3 alasan tentang masa jabatan presiden. Beliau menyatakan bahwa topik ini tidak perlulah dibahas lagi terutama di publik.

Hendri Satrio mengatakan dalam wawancaranya bahwa topik tersebut tidak usah terus dimunculkan di tengah masyarakat. 3 alasan yang diberikan Hendri Satrio mengenai topik ini adalah:

Pertama, membuat seolah-olah Presiden Jokowi tamak dan ingin menjabat lebih dari dua periode. Sedangkan sebenarnya Presiden RI ini sudah menolak dengan tegas tentang pernyataan tersebut. 

Kedua, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjabat. Karena, menurut Hendri Satrio sendiri, bangsa Indonesia tak akan kekurangan calon pemimpin. Maksudnya, membuka kesempatan bagi orang lain untuk memimpin negara dan membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik.

Ketiga, masih banyak nama-nama tokoh yang mengantri untuk jadi presiden. Artinya masih banyak pilihan yang bisa dicalonkan sebagai presiden daripada terus terpaut pada presiden saat ini di masa depan nanti.

Demikian berita politik mengenai jabatan presiden 3 periode tersebut yang masih menjadi perbincangan hangat belakangan ini dan memicu kontroversi di bagi masyarakat.

0
Tips Bermain Fortnite bagi Pemula 7 Jenis Mesin Slot di Las Vegas

Tidak ada Komentar

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *